DETAIL PROGRAM
[ 1 Photo ] View Gallery / Large View
MEDIA & INFORMATION
Dalam perspektif tanggung jawab sosial (social responsibility), media dituntut menyajikan informasi berkualitas sebagai tuntutan etis dan moral masyarakat. Media diharapkan bersikap pluralis dan mencerminkan keberagaman masyarakat dengan menyediakan berbagai point of view dari sebuah realitas, profesional, serta mengedepankan kepentingan umum. Media juga diharapkan dapat menghindari dampak buruk yang mungkin muncul dari setiap informasi. Dalam konteks ini, media diharapkan menjadi lokomotif fungsi edukasi bagi publik. Penegakan visi edukatif media memang tidak mudah.
Ditengah iklim kebebasan informasi, peran konstruktif edukatif media acapkali menghadapi dilema pragmatisme ekonomi maupun politik yang mengancam masyarakat. Situasi ini mendorong urgensi dalam mengembangkan strategi yang mendorong terciptanya publik sadar media. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun daya tahan publik terhadap serbuan informasi dengan cara membekali sikap kritis dan partisipasi dalam mengawasi konten media. Selain meminimalisir potensi dampak buruk informasi, pada saat bersamaan strategi ini memberdayakan publik untuk membangun interpretasi baru untuk meraih manfaat dari setiap informasi.
Pada sisi yang lain, hak publik atas informasi publik justru belum sepenuhnya terpenuhi. Informasi adalah kebutuhan pokok setiap pribadi bagi pengembangan dirinya serta lingkungan sosialnya. Maka memperoleh informasi merupakan hak, terlebih informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena itu, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik. Menjadi tantangan dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik adalah belum siapnya badan-badan publik dalam melayani publik atas informasi yang bernilai publik. Di satu sisi, publik belum sepenuhnya sadar akan hak-hak informasinya.
Desain program ini memiliki beberapa sub program yang menggambarkan cakupan bidang isu yang menjadi perhatian Centre for LEAD. Secara rinci sub program tersebut adalah:
1. Literasi Media
Program ini didesain untuk memperkuat pendidikan media bagi masyarakat dengan mengembangkan beragam terobosan dalam strategi pelembagaan yang berkelanjutan. Dalam konteks demikian, program ini mengkombinasikan sejumlah aktivitas baik dalam bidang kajian, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam konteks memperkuat pelembagaan pengawasan bagi media. Pengalaman Centre for Lead dalam isu ini adalah melakukan pendampingan Kampung Cyber di Kampung Taman Sari Kota Yogyakarta melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, tahun 2012 ini Centre for LEAD dengan dukungan TIFA Foundation, tengah menginisiasi program literasi media di sejumlah pesantren di Jawa Timur.
2. Keterbukaan Informasi Publik
Sejak diterbitkannya Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat badan-badan publik harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jika tidak, Badan publik dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Sebaliknya, masyarakat yang menyalahgunakan informasi juga terkena sanksi. Ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur pembentukan Komisi Informasi di 33 provinsi di Tanah Air. Regulasi ini akan membantu pengembangan dan kemajuan daerah terutama dalam konteks kinerja pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah melalui akses informasi publik.
Program ini didesain untuk memperkuat akses warga atas informasi publik serta mempersiapkan prasyarat bagi terciptanya keterbukaan informasi publik terutama di daerah. Sebab keterbukaan informasi di level daerah masih sangat terbatas untuk diakses. Melalui program ini, masyarakat akan didorong untuk memanfaatkan hak-hak atas informasi publik dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah. Di sisi lain, program ini juga mendorong realisasi kelembagaan keterbukaan informasi publik di daerah dengan mempersiapkan badan-badan publik daerah serta Komisi Informasi Daerah.
