ARCHIVE PROGRAM
MEDIA & INFORMATION
Dalam perspektif tanggung jawab sosial (social responsibility), media dituntut menyajikan informasi berkualitas sebagai tuntutan etis dan moral masyarakat. Media diharapkan bersikap pluralis dan mencerminkan keberagaman masyarakat dengan menyediakan berbagai point of view dari sebuah realitas, profesional, serta mengedepankan kepentingan umum. Media juga diharapkan dapat menghindari dampak buruk yang mungkin muncul dari setiap informasi. Dalam konteks ini, media diharapkan menjadi lokomotif fungsi edukasi bagi publik. Penegakan visi edukatif media m
LOCAL GOVERNANCE REFORM
Kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam produk perundang-undangan, yaitu UU No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka ruang perubahan bagi masyarakat di daerah. Pada era yang dikenal dengan otonomi daerah ini terjadi perubahan paradigma dalam mengelola pemerintahan daerah, dari sentralistik menjadi desentralistik yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah akuntanbel, transparan serta partisipatif. Namun kebijakan t
VILLAGE GOVERNANCE
Kekhasan keberadaan desa atau nama lainnya di Indonesia, menempatkan pentingnya kekhususan dalam tata kelola pemerintahan desa yang harus diletakkan dalam dua ranah sekaligus, yakni keberadaan desa sebagai bagian dari dengan tata pemerintahan suprakampung (kabupaten) serta keberadaan desa dalam struktur sosial lokal. Konsekuensinya, program penataan tata pemerintahan desa bukanlah semata hasil dari konsekuensi penyesuaian terhadap regulasi nasional terkait desa (kampung), namun lebih dari itu adalah upaya promosi, perlindungan, dan penguatan b
