DETAIL
[ 1 Photo ] View Gallery / Large View
Uji Coba Penilaian Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kabupaten Keerom
Sepanjang bulan Maret 2012, Centre for LEAD menyelenggarakan kegiatan Uji Coba Penilaian Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kabupaten Keerom. Dengan dukungan Kemitraan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Centre for LEAD dengan Pemerintah Kabupaten Keerom. Kegiatan ini dilatabelakangi oleh kondisi berbagai program pembangunan yang dilakukan di lokasi kampung bukan saja tidak didasarkan pada ketersediaan data dasar yang memadai namun juga tiadanya pemantauan terhadap kinerja hasil pembangunan yang telah dilakukan. Hasilnya, meski proses pembangunan berjalan, namun sebenarnya belum memiliki desain pembangunan yang terencana dan dapat dipantau terus-menerus capaian keberhasilannya.
Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini ditujukan untuk menjembatani penyelesaian beberapa keterbatasan yang saat ini muncul terkait dengan ketersediaan data capaian kinerja dari berbagai program pembangunan yang dilakukan di kampung. Hasil penilaian pada gilirannya dapat dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten, dalam mendesain pengembangan dan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan kampung. Selain itu, tujuan kegiatan ini juga menyediakan database awal tentang kapasitas tata kelola pemerintahan kampung bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai percontohan dalam mengembangkan sistem informasi terpadu tentang kampung. Dan juga bertujuan mempersiapkan tenaga terlatih di lingkungan pemerintah Kabupaten Keerom yang mampu mengembangkan penggunaan perangkat penilaian kapasitas tata kelola pemerintahan kampung di wilayahnya.
Kegiatan ini didahului dengan kegiatan pelatihan sekaligus pembentukan tim penilaian kapasitas yang terdiri dari beberapa SKPD yakni Bagian Pemerintahan Umum, Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Bappeda, serta Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Keerom. Selanjutnya kegiatan Ujicoba dilakukan di dua distrik yakni Arso dan Arso Timur. Kegiatan penelitian penilaian kapasitas tata kelola pemerintahan kampung ini didasarkan pada enam elemen pokok yaitu menyangkut tata kelola politik-kebijakan pemerintahan, tata kelola perekonomian, tata kelola masyarakat sipil, tata kelola jaringan dan kerjasama antara pelaku dalam tata pemerintahan, penerapan prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, serta sistem pendukung (sarana-prasarana) dalam penyelengggaraan pemerintahan kampung.
Berdasarkan hasil ujicoba di Distrik Arso pada Maret 2012, penelitian ini menunjukkan bahwa performa tata kelola pemerintahan kampung masih belum memuaskan pada keenam elemen di atas. Separuh dari elemen tersebut yaitu tata kelola perekonomian, tata kelola jaringan dan kerjasama antara pelaku dalam tata pemerintahan, penerapan prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, masih berada pada zona merah yang berarti masih berada pada kapasitas yang rendah. Tiga elemen lainnya sudah berada pada zona kuning yang berarti mencukupi namun masih berada pada ambang batas bawah dari zona ini. Praktis hanya pada elemen sistem pendukung (sarana-prasarana) dalam penyelengggaraan pemerintahan kampung yang diukur dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang relatif mencapai performa yang diperkirakan dapat mendekati zona hijau yang berarti telah tercapai hasil yang baik.
Hasil penelitian ini sudah pasti akan berbeda jika digunakan pada kampung-kampung di distrik lain. Oleh sebab itu, rekomendasi yang disusun sebagai hasil penelitian ini juga bersifat terbatas pada Distrik Arso, namun sudah dapat dinyatakan ke dalam rekomendasi program-program kongkret beserta nama-nama kampung yang membutuhkan program tersebut pada waktu ke depan. Melalui cara ini, diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah, khususnya SKPD terkait, untuk dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang terfokus dan didasarkan pada bukti-bukti yang aktual dan riil adanya.
Hasil penilaian kapasitas tersebut selanjutnya dipresentasikan pada SKPD terkait. Dalam Forum presentasi yang dibuka oleh wakil Bupati Keerom tersebut menghasilkan sejumlah masukan peserta terkait penyempurnaan metode dan rekomendasi penilaian kapasitas tata kelola pemerintahan kampung Selain itu muncul komitmen Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mengembangkan dan memperluas cakupan program penilaian kapasitas tata kelola pemerintahan kampung pada distrik-distrik lain serta pemanfaatan hasilnya sebagai dasar usulan program pembangunan.
